Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah dan Guru Swasta (BPPMDGS)

Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah dan Guru Swasta yang sangat ditunggu oleh lembaga pendidikan keagamaan pada akhir bulan Juli ini akan segera cair. Hal tersebut disampaikan oleh Drs Sumantri, M.Pd Kepala Bidang Perguruan Islam (Pergurais) Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan di hadapan para ketua Kelompok Kerja Madrasah Diniyah (KKMD) pada saat rapat di rumah Haryoso, S.Ag. (Ketua KKMD Gondangwetan) pada hari Kamis tanggal 15 Juli yang lalu. Masih menurut Sumantri dana tersebut bisa diterima oleh lembaga setelah 1.200 lembaga memasukkan proposalnya minggu depan. Sebenarnya proposal yang dikehendaki oleh Disdik amat sederhana hanya surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati Pasuruan dan dilampiri dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah ( RKAM ). Ada kendala yang dihadapi oleh Bidang Pergurag pada saat mensosialisaikan program BPPMDGS ini yaitu rendahnya SDM kalangan madrasah diniyah, bahkan ada yang tidak bisa baca tulis latin dan mereka menawar untuk proposal ditulis dengan huruf “Arab Pego”.

Kepastian cairnya BPPMDGS ini terkait dengan telah ditandatanganinya SK Bupati tentang lokasi dan alokasi penerima dana tersebut. Setiap siswa Madrasah Diniyah Ula menerima bantuan sebesar Rp 15.000,00/bulan, sedang Madrasah Diniyah Wustho setiap siswa menerima Rp 25.000,00/bulan. Yang patut digarisbawahi adalah bahwa bantuan tersebut bukan untuk pribadi siswa melainkan dikelola oleh lembaga untuk kepentingan pembelajaran.

Bagi guru Madrasah Diniyah dan Sekolah Swasta serta Kelompok Belajar Paket A dan Paket B menerima bantuan sebesar Rp 300.000,00/bulan.

Penggunaan BPPMDGS

Perlu diketahui sesuai dengan Pedoman Teknis Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah dan Guru Swasta Tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur bantuan yang bersifat hibah ini agar dipergunakan oleh lembaga untuk :

1. Mendukung peningkatan mutu proses belajar mengajar (misalnya: pengadaan alat tulis, buku pelajaran dll)

2. Mendukung pengadaan sarana dan prasarana siswa.

3. Mendukung peningkatan mutu pendidik dan membiayai pelatihan/penataran.

Bagi guru swasta dan madrasah diniyah bantuan ini agar untuk meningkatkan kesejahteraan serta membantu meringankan beban mereka.

14 Komponen Penggunaan Dana

Pak Mantri juga menambahkan bahwa penggunaan dana untuk lembaga mengacu pada 14 komponen seperti yang disampaikan pada saat sosialisasi yaitu :

1. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, pembuatan spanduk sekolah gratis, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut (misalnya untuk fotocopy, konsumsi panitia, dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru, dan lain sebagainya yang relevan).

2. Pembelian buku referensi untuk dikoleksi di perpustakaan.

3. Pembelian buku teks pelajaran lainnya (selain yang wajib harus dibeli) untuk dikoleksi di perpustakaan.

4. Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, pemantapan persiapan ujian, olah raga, kesenian, karya ilmiah remaja, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), dan sejenisnya (misalnya untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba).

5. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa (misalnya untuk fotocopy, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa).

6. Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah, serta pengadaan suku cadang alat kantor.

7. Pembiayaan langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon, internet, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah. Khusus di sekolah yang tidak ada jaringan listrik, dan jika sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar di sekolah maka diperkenankan membeli genset.

8. Pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perrbaikan mebeler, perbaikan sanitasi sekolah, perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya.

9. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer.

10. Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS.

11. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah. Jika dinilai lebih ekonomis, dapat juga untuk membeli alat transportasi sederhana yang akan menjadi barang inventaris sekolah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan dan lain-lain).

12. Pembiayaan pengelolaan BOS seperti alat tulis kantor (ATK), penggandaan, surat menyurat, insentif bagi bendahara dalam penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di bank.

13. Pembelian komputer desktop untuk kegiatan belajar siswa, maksimum 1 set untuk SD dan 2 set untuk SMP, pembelian 1 unit printer, serta kelengkapan komputer seperti hard disk, flash disk, CD/DVD, dan suku cadang komputer/printer.

14. Bila seluruh komponen 1 s/d 13 di atas telah terpenuhi pendanaannya dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik, mebeler sekolah dan peralatan untuk UKS.

Pertanggungjawaban

BPPMDGS merupakan dana yang berasal dari pemerintah dan dihibahkan kepada lembaga swasta, karenanya menjadi kewajiban penerima untuk mempertanggungjawabkan dana yang telah diterimanya dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Mekanisme pertanggungjawaban penerimaan dana diatur sebagai berikut :

a. Setelah sekolah/madrasah menerima transfer dana dari Kas Daerah Kabupaten, segera memanfaatkan dana BPPMDGS dan membuat pertanggungjawabab kepada Satgas BPPMDGS Tingkat Kabupaten.

b. Pertanggungjawaban ini merupakan salah satu persyaratan pencairan dana BPPMDGS untuk tiwulan berikutnya. Jika sekolah/madrasah tidak membuat dan melaporkan pertanggungjawaban dana BPPMDGS, maka dana BPPMDGS untuk triwulan berikutnya tidak dicairkan.

c. Satgas BPPMDGS Kabupaten melaporkan penerimaan dan penyaluran dana BPPMDGS ke Satgas BPPMDGS Tingkat Propinsi dengan melampirkan berkas/kuitansi penerimaan.

d. Pertanggungjawaban dana BPPMDGS harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

e. Berdasar laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BPPMDGS dari sekolah/madrasah, Satgas BPPMDGS Kabupaten membuat laporan kegiatan dan dikirim ke Stgas BPPMDGS Tingkat Propinsi setiap akhir triwulan.

Penatanusahaan

Masing-masing sekolah/madrasah penerima BPPMDGS wajib menatausahakan keuangan dengan menyelenggarakan pembukuan dan menyimpan dokumen penggunaan dana secara baik, benar, tertib dan teratur.

Pak Mantri menambahkan bahwa Kepala Madin dan Bendaharanya harus bisa membuat Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu, Buku Pajak, Buku Bank dan sebagainya. Disarankan untuk meminta pembinaan kepada UPTD Pendidikan Kecamatan selaku Satgas BPPMDGS di kecamatan.

Masalah SPJ ini harus menjadi perhatian serius lanjut Pak Mantri karena lembaga pendidikan keagamaan biasanya menggunakan manajeman “Lilahitaala”, menurut mereka memberi dana harus ikhlas untuk apa menuntut SPJ.

Jangan Ada Korban

Pada kesempatan lain Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan Drs. H. Edie Sasmito mengatakan untuk mengelola dana BPPMDGS ini jangan sampai menimbulkan korban karena tidak bisa mempertanggungjawabkan dana yang diterima. Dana ini berasal dari pemerintah, siapapun yang menerima wajib untuk membuat pertanggungjawaban. Kalau uang itu berasal dari masyarakat atau sumbangan sukarela perorangan tidak membutuhkan SPJ. Kepada semua pihak dihimbau untuk hati-hati dan bekerja sesuai dengan aturan.

 

Sumber asli tulisan : http://misponowidiadi.blogspot.com/2010/07/bppmdgs-segera-cair.html

 

 

About these ads